Pilkada, Cukong dan Corona

Modernis.co, Banjarmasin – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 akan digelar pada 9 desember 2020 yang akan datang. Pilkada ini diikuti oleh 9 provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 37 kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tersebar di 32 provinsi. Pilkada tahun 2020 ini dinilai sangat berat karena masyarakat masih diselimuti pandemi covid-19.

Belum usainya pandemi covid-19 ini tentu saja akan berpengaruh pada pengenalan calon kepala daerah. Kebiasaan masyarakat mengenal calon kepala daerah biasanya melalui kampanye-kampanye besar yang mengundang keramaian sehingga dapat menarik perhatian masyarakat, kampanye seperti inilah yang acapkali dilakukan oleh para pelaku politik di Indonesia.

Guna menarik simpatisan para pelaku politik seringkali memakai public pigure sebagai sarana pendulang suara simpatisan untuk meramaikan hiburan kampanye yang diadakan. Dengan melalui kampanye tersebut lahirlah intraksi antara masyarakat dan calon kepala daerah tersebut, dengan itulah menjadikan kampanye sebagai bagian penting dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

Menjadi sulit disini adalah pembatasan sosial yang dikarenakan masa pandemi covid-19 seperti saat ini, dan tentu berpengaruh besar pada aksi kampanye. Dengan tidak bisanya melakukan kampanye secara langsung tatap muka tentu akan berpengaruh kepada ruang komunikasi publik antara calon kepala daerah dan masyarakat.

Akan tetapi sisi baik dari tidak adanya kampanye besar-besaran yang sering dilakukan adalah berkurangnya biaya kampanye yang seringkali memakan biaya yang besar untuk ramainya acara yang digelar, yang biasa diisi oleh publik pigure nasional dengan pembiayaan yang besar. Dari biaya kampanye yang besarlah melahirkannya cukong-cukong oligarki politik atau bisa disebut para sponsorship kampanye kepala daerah.

Karena modal kampanye yang besar tentu berpengaruh kepada oligarki politik yang mana sudah menjadi rahasia umum apabila pembiayaan dana kampanye sering kali mengunakan sponsorship para cukong politik yang tentu akan menimbulkan dampak ketika kepala daerah yang di sokong itu terpilih.

Walaupun dirasa mustahil jika cukong politik tidak memegang peran besar dalam kampanye pilkada tahun 2020 ini tetapi setidaknya dengan masa pandemi yang membatasi kegiatan besar yang memakan biaya besar pula dan dapat meminimalisirkan peran besar cukong serta mengurangi tingkat korupsi kebijakan yang biasanya lahir dimasa perayaan kampanye.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebut pemimpin yang dibiayai para cukong akan melahirkan korupsi kebijakan. “Permainan percukongan dimana calon dibiayai cukong itu melahirkan korupsi kebijakan, yang sesudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat, 11 September 2020.

Dengan statement seperti itu tentu saja menggambarkan bahwa korupsi kebijakan yang disebabkan oleh peranan cukong lebih bahaya dari pada korupsi uang, korupsi kebijakan ini tentu berpengaruh besar kepada kehidupan masyarakat karena sering kali kebijakan dilahirkan atas titipan para cukong untuk pengembangan usaha, akan tetapi menyiksa para pekerja seperti contoh RUU Cipta Kerja yang mana dinilai hanya menguntungkan pemilik perusahaan.

Dalam kajian KPK yang menyebutkan bahwa 82% calon kepala daerah didanai sponsor menjadi penyebab kebijakan daerah cenderung menguntungkan para cukong yang memegang bisnis besar didaerah tersebut. Maka dari itulah penting bagi kita masyarakat untuk memilih dengan cermat, cerdas dan paham terkait pilihan kepala daerah. Selain itu masyakat juga merupakan peran penting dalam menjaga marwah demokrasi.

Dalam mengenali pilihan tidak hanya sampai kepada nama, visi misi dan juga partai pendukung, akan lebih bagus jika masyarakat dapat mengetahui sampai ke kolega bisnis dan juga siapa yang menjadi pendanaan atau cukong calon kepala daerah tersebut, hal ini tentu bertujuan untuk mengetahui kemana arah kebijakan yang akan diambil si calon kepala daerah tersebut ketika terpilih nanti.  

Memang terlihat susah ketika harus mengetahui siapa cukong dibalik pencalonan kepala daerah. tetapi dengan mengetahui sejauh mana peranan cukong, masyarakat tentu akan mendapatkan dampak yang pasti dari kebijakan tersebut. Sebagai contoh ketika cukong politik bergerak dibidang perumahan tentu kepala daerah terpilih akan membantu dalam pembukaan lahan yang seharusnya tidak dipergunakan sebagai perumahan yang bisa menyebabkan banjir.

Kemudian dari pada itu hal yang paling susah ditepis selain peran cukong adalah tentang money politic. Masalah yang selalu dihadapi disaat pemilu maupun pilkada yang mana money politic jika dihadapkan dengan masyarakat sangat terlihat susah, terlebih masa pandemi seperti saat ini yang membuat ekonomi masyarakat menurun tentu masyarakat akan antusias menerima money politik berbentuk bantuan-bantuan yang ditawarkan.

Jika money politic diangap hal lumrah dan dibutuhkan dimasa pandemi ini tentu saja membuat citra politik semakin buruk. Tetapi inilah masalah yang dihadapi masyarakat yang terkena dampak dari covid-19 saat ini. Seperti buah simala kama menerima salah, tidak menerima rugi. Apabila semua ini terjadi maka langkah yang paling efektif untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas adalah melalui kualitas program yang ditawarkan.

Program dari calon kepala daerah menjadi penting, karena dengan mengetahui program kita dapat mengukur tingkat pemahaman calon, mengetahui calon mana yang memiliki kualitas dan kapasitas, dan dari program yang ditawarkan pula kita dapat menagih janji politik yang tertuang pada kampanye calon kepala daerah tersebut.

Ketika ingin demokrasi yang berkualitas tentu diharapkannya juga masyarakat yang tidak lagi pragmatis serta apatis maka langkah yang terpenting adalah mengetahui program bukan hanya slogan yang sering tertampang di baleho-baleho pinggir jalan apalagi masyarakat memilih berdasarkan uang yang dikasih.

Oleh: Prayugo Saputra (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM)